peraturan presiden ini sebagai pengganti peraturan presiden nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, dimana saat ini masyarakat sangat mengharapkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas. peraturan ini berisi tentang penyederhanaan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Perturan bupati kendal nomor 30 tahun 2018 mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kendal. terdapat 4 uptd kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kendal dengan tipologi a di esk wilayah weleri, eks wilayah kaliwungu, eks wilayah selokaton dan ...

Peraturan ini sebagai dasar pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah. pada dinas atau badan daerah kabupaten/kota dapat dibentuk uptd kabupaten/kota untuk melakanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Peraturan bupati kendal nomor 51 tahun 2016 mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kendal. dinas kependudukan dan pencatatan sipil sendiri terdiri dari 1 sekretariat dengan 3 subag, serta 4 bidang dengan masing-masing 2 seksi.

Surat edaran ini menegaskan bahwa ktp elektronik berlaku seumur hidup, tidak terkecuali bagi ktp elektronik yang diterbitkan sejak tahun 2011 (berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang meskipun habis masa berlakunya)

Peraturan ini mengatur tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik. untuk pemberian hak akses bagi lembaga pengguna tingkat kabupaten/ kota terlebih dahulu lembaga pengguna mengajukan permohonan permintaan izin secara tertulis kepada bupati. walikota.

Undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dianggap sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. beberapa perubahannya diantaranya, pelaporan kelahiran penduduk yang semula dilakukan di instansi pelaksana tempat kelahiran bayi, dirubah menjadi dilaporkan di instansi pelaksana sesuai domisili. perubahan lain adalah kartu tanda penduduk, selanjutnya disingkat ...

Peraturan ini mengatur tentang pedoman pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah. kegiatan pendokumentasian sendiri adalah proses penciptaan, pelayanan, penataan, penyimpanan dan penyusutan.

Peraturan ini berisi pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi. yang dimaksud dengan petugas pencatatan sipil adalah adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. petugas registrasi membantu kepada desa/lurah dan ...

Peraturan ini mengatur tentang formulir dan buku apa saja yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, baik jenis maupun spesifikasinya secara lengkap.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal ...